UPDATE: Konflik Fiskal Jakarta vs Pusat, Korps Alumni KNPI Jaktim Kirim “Surat Cinta” ke Menkeu Purbaya!

Jakartamuda.id – ​Buat kalian yang males baca berita ribet, ini rangkuman singkatnya: Lagi ada vibe tegang antara Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung gara-gara rencana Pemprov DKI mau nerbitin Obligasi Daerah buat andalan pembiayaan pembangunan kota.

​Melihat polemik ini makin runyam, Korps Alumni KNPI Jakarta Timur nggak tinggal diam. Lewat surat terbuka bernomor 001/C/KA KNPI/JT/SUR-I/IX/2026, mereka resmi nawarin dua solusi jitu buat diserahkan langsung ke sang Menkeu.

​”Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI harus duduk bareng. Jakarta bukan cuma soal ibu kota baru yang pindah, tapi urat nadi ekonomi nasional yang butuh napas buatan alias dukungan fiskal yang adil!”, Amos Hutauruk, Ketua Korps Alumni KNPI Jaktim pada Jum’at (11/09/26).

​Solusi pertama, mereka minta Kemenkeu buat ngasih lampu hijau alias izin penerbitan obligasi daerah dengan catatan tetap transparan, akuntabel, dan sesuai aturan main keuangan yang sehat. Alternatif kedua, kalau opsi obligasi dirasa belum pas, mereka mendesak agar kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Jakarta dikaji dan dievaluasi ulang, mengingat kontribusi Jakarta ke ekonomi nasional yang sangat massive.

​Menurut Amos, beban Jakarta memang beda dari daerah lain. Selain jadi pusat bisnis, Jakarta juga nanggung PR besar mulai dari pengendalian banjir, penataan kawasan urban, transportasi publik, hingga penyediaan infrastruktur strategis nasional. Makanya, suntikan dana atau dukungan fiskal yang memadai dinilai penting bukan buat manjain Pemprov doang, tapi demi investasi jangka panjang ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

​Kira-kira menurut kamu, langkah mana yang paling masuk akal buat ngatasin polemik anggaran ini?(jm)