Mensos Gus Ipul “Red Flag”, PPDFI Spill Data Bansos Zonk dan Desak Presiden Prabowo Gercep Evaluasi Total

​Jakartamuda.id — Let’s be real, urusan perlindungan sosial buat penyandang disabilitas di negeri ini lagi bener-bener messy. Alih-alih ngerasa relate sama penderitaan rakyat kecil, Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) justru dinilai totally failed alias gagal total. Enggak heran kalau Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) akhirnya speechless dan resmi nyatain mosi tidak percaya.

​Realitanya di lapangan jauh banget dari kata aesthetic. Khusus di wilayah DKI Jakarta aja, sekitar 70 persen dari 100 anggota PPDFI hidup dalam himpitan kesulitan ekonomi, tapi harus ikhlas ghosted dari daftar penerima bantuan sosial—baik dari Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) maupun program pusat. Vibes-nya parah banget, kayak lagi di- prank sama sistem negara sendiri.

​Ketua Umum PPDFI, Mahmud Fasa, spill kalau akar masalahnya ada di data desil Kemensos yang bener-bener cringe dan ngawur abis. Data pengelompokan kesejahteraan rumah tangga ini sama sekali enggak nyambung sama realita hidup di jalanan.

​”Banyak sekali teman-teman yang enggak mampu tapi desilnya tinggi loh. Ada yang desil 6, 7 padahal dia enggak mampu,” kata Mahmud pas ngasih keterangan di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Jumat (7/8/2026).

​Ironisnya, banyak penyandang disabilitas yang struggle banget jadi pedagang kopi keliling atau tukang jahit harian, malah dikategorikan masuk desil 6 ke atas sampai otomatis tereliminasi dari Program Keluarga Harapan (PKH). Lebih mind-blowing lagi, Mahmud Fasa sendiri nemuin status desilnya nyangkut di angka 10—kategori sultan yang diasosiasikan punya mobil mewah lebih dari satu. “Boro-boro dua, setengah saja enggak punya,” sindirnya telak.

​Aplikasi “Zonk” & PP Konsesi Mandek: Vibes Birokrasi yang Bikin Capek

​Drama birokrasi ini makin toxic pas warga disabilitas coba check-in buat verifikasi data secara mandiri lewat platform digital resmi, Aplikasi Cek Bansos. Alih-alih dapet validation, sistem digitalnya malah nge- bug dan ngeluarin peringatan diskriminatif bertuliskan “Bukan penyandang disabilitas” buat warga yang secara fisik jelas-jelas punya keterbatasan. It’s giving bad energy.

​Situasi makin urgent gara-gara aturan baru, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan, yang udah resmi diteken Presiden Prabowo Subianto Juli 2026 lalu. Regulasi ini harusnya jadi green flag karena ngasih hak diskon atau keringanan tarif layanan publik minimal 20 persen buat kaum disabilitas.

​The sad part is, Kemensos malah keliatan clueless dan zero effort. Enggak ada kebijakan terobosan sama sekali buat ngebut penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) yang jadi main requirement buat nikmatin konsesi itu. Kalau urusan bikin kartu aja masih ribet, mahal, dan dipersulit, PP Nomor 31 Tahun 2026 ini cuma bakal jadi wacana kosong alias useless di tingkat akar rumput.

​PPDFI to President Prabowo: Waktunya “Clean Up” dan Evaluasi Total Mensos Gus Ipul!

​Melihat rentetan red flag mulai dari data desil fiktif, aplikasi digital yang nge- lockout hak warga, sampai pembiaran aturan konsesi, PPDFI nyoret keras kinerja Kemensos. Tindakan ini dinilai udah nembus batas dan fix melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

​Bottom line-nya, PPDFI secara tegas dan terbuka mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, buat gercep (gerak cepat) mengevaluasi total kinerja Saifullah Yusuf (Gus Ipul) serta mencopotnya dari kursi Menteri Sosial.

​Buat generasi muda dan para pejuang disabilitas, perombakan kepemimpinan di kementerian ini non-negotiable. Hak hidup dan keadilan sosial buat kaum disabilitas enggak boleh lagi dikorbanin sama sistem birokrasi yang jalan di tempat dan out of touch sama realitas.(jm)