JAKARTA, JAKARTAMUDA.ID – Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK) menagih keberanian Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk membongkar tuntas skandal korupsi impor BBM nonsubsidi di PT Pertamina. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada PT United Tractors Tbk dan PT Pamapersada Nusantara yang diduga menjadi penikmat keuntungan hingga Rp958 miliar dari praktik culas tersebut.
Koordinator Nasional GSBK, Febri Yohansyah, menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada oknum pejabat Pertamina, seperti Riva Siahaan. Menurutnya, korporasi yang diduga menikmati aliran dana ilegal harus segera diseret ke meja pemeriksaan.
”Sampai hari ini, langkah Kejagung terhadap PT Pamapersada Nusantara masih pasif. Publik bertanya-tanya, apakah hukum hanya berani tajam ke bawah tapi tumpul ke atas? Kami mendesak Kejagung segera memanggil jajaran direksi dan komisaris United Tractors maupun Pamapersada,” ujar Febri, Selasa (7/7/2026).
Data yang dikantongi GSBK menyebutkan adanya temuan selisih harga yang sangat mencurigakan. PT Pamapersada Nusantara diduga kuat mendapatkan pasokan solar nonsubsidi di bawah bottom price, bahkan di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP).
Praktik ini diyakini telah menguntungkan perusahaan sebesar Rp958.380.337.983.
”Angka Rp958 miliar lebih itu bukan nominal yang receh. Ini adalah uang negara yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan publik, namun justru mengalir ke kantong korporasi melalui mekanisme yang diduga melawan hukum,” sindir Febri.
GSBK menilai bahwa minimnya progres pemeriksaan terhadap pihak korporasi memicu persepsi negatif di kalangan masyarakat. Mereka menuntut Kejaksaan Agung lebih progresif agar tidak muncul asumsi adanya “main mata” dalam proses hukum ini.
”Kami tidak ingin isu ini menguap begitu saja. Panggil semua pengambil keputusan di United Tractors dan Pamapersada ke Gedung Bundar untuk memberi klarifikasi. Transparansi adalah kunci agar publik percaya pada hukum kita,” tegasnya.
Hingga saat ini, pihak PT United Tractors Tbk maupun PT Pamapersada Nusantara belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut. Kejagung pun terpantau belum memberikan pernyataan terbaru mengenai perluasan penyidikan ke arah korporasi.
Jakartamuda.id akan terus memantau perkembangan kasus yang merugikan keuangan negara ini hingga ada kejelasan status hukum bagi pihak-pihak yang terlibat(jm).
